Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menelusuri anggaran fogging untuk penanggulangan demam berdarah dengue (DBD). Desakan itu disampaikan setelah kelompok tersebut menyoroti peningkatan kasus DBD di Aceh Singkil, yang menurut mereka mencapai 37 kasus sejak Oktober hingga awal November 2026.
Ketua ALAMP AKSI, Mahmud Padang, mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran kegiatan pengasapan nyamuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil berjalan sesuai ketentuan. Ia menilai keterbukaan penggunaan dana penting karena anggaran tersebut berkaitan dengan upaya melindungi kesehatan masyarakat.
ALAMP AKSI menyatakan belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai besaran anggaran fogging, sumber pendanaan, maupun realisasi penggunaannya. Informasi tentang pengadaan bahan dan peralatan serta jumlah kegiatan yang telah dilakukan juga disebut belum mereka dapatkan.
ALAMP AKSI pertanyakan keterbukaan anggaran fogging
Mahmud mengatakan pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi kepada Rini Afrianti, pejabat yang disebut membidangi kegiatan fogging di Dinas Kesehatan Aceh Singkil. Namun, menurut ALAMP AKSI, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rini mengarahkan mereka agar meminta keterangan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan.
Informasi tersebut menjadi dasar bagi ALAMP AKSI untuk meminta Kejari Aceh Singkil menelusuri pengelolaan anggaran dan memeriksa Plt. Kepala Dinas Kesehatan beserta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Permintaan itu merupakan desakan organisasi tersebut, bukan pernyataan bahwa penyimpangan telah terbukti terjadi.
“Anggaran penanggulangan DBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah. Itu merupakan uang rakyat yang harus digunakan secara transparan dan tepat sasaran untuk melindungi keselamatan masyarakat,” kata Mahmud.
ALAMP AKSI meminta penelusuran dilakukan agar penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dijelaskan. Mereka juga menyatakan bahwa jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pemeriksaan, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Desak evaluasi dan pencegahan DBD berkelanjutan
Selain meminta Kejari melakukan penelusuran, ALAMP AKSI mendesak Bupati Aceh Singkil mengevaluasi kinerja Plt. Kepala Dinas Kesehatan. Mahmud menilai peningkatan kasus membutuhkan langkah pencegahan dan penanganan yang terencana, cepat, serta berkelanjutan.
Kelompok itu juga meminta pemerintah daerah memperkuat pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M Plus. Upaya lain yang mereka soroti meliputi pemetaan wilayah terdampak, pemeriksaan lingkungan, penyelidikan epidemiologi, dan fogging yang dilakukan berdasarkan indikasi serta rekomendasi petugas kesehatan.
Desakan tersebut menempatkan transparansi anggaran dan langkah kesehatan masyarakat sebagai dua perhatian yang berjalan beriringan. ALAMP AKSI menyatakan masyarakat tidak seharusnya dibayangi risiko penyebaran DBD tanpa kejelasan mengenai penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung penanggulangannya.
“Jangan sampai masyarakat terus dihantui ancaman DBD, sementara anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat justru tidak jelas pengelolaan dan realisasinya,” ujar Mahmud.
ALAMP AKSI menyebut desakan itu sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut mereka, informasi mengenai anggaran kesehatan merupakan hak masyarakat, terlebih ketika penanganan penyakit menjadi perhatian warga.
Dinas Kesehatan masih dapat menyampaikan klarifikasi
Hingga berita ini disusun, ALAMP AKSI menyatakan masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas Kesehatan Aceh Singkil. Kesempatan itu terutama ditujukan kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan pejabat yang menangani kegiatan fogging untuk memberikan penjelasan mengenai anggaran serta pelaksanaannya.
Kejelasan informasi dari dinas dan hasil penelusuran aparat akan menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan mengenai pengelolaan dana fogging. Di saat yang sama, langkah pencegahan yang diminta ALAMP AKSI menyoroti perlunya penanganan DBD yang terukur, termasuk pelaksanaan fogging sesuai indikasi dan rekomendasi petugas kesehatan.

