Enam stasiun metro di Delhi ditutup dan lalu lintas di lebih dari 20 ruas jalan dibatasi pada Senin (12/10/2026), ketika protes terhadap revisi daftar pemilih India memanas. Partai-partai oposisi berencana menggelar pawai menuju Mahkamah Agung untuk mendesak perubahan kebijakan tersebut dan meminta Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar mengundurkan diri.
Aksi itu melibatkan partai oposisi dan pendukung gerakan pemuda Cockroach. Mereka menilai revisi daftar pemilih berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum membantah tudingan bahwa proses tersebut berpihak kepada partai tertentu.
Polisi mengerahkan ribuan personel keamanan di pusat kota untuk mengantisipasi pergerakan massa. Pengamanan diperketat setelah ribuan demonstran ditahan di Delhi selama akhir pekan, termasuk sejumlah pemimpin Partai Cockroach Janta (CJP).
Oposisi persoalkan penghapusan nama dari daftar pemilih
Revisi daftar pemilih yang menjadi sumber ketegangan dimulai tahun lalu. Dalam proses tersebut, sekitar 130 juta nama dihapus. Angka itu mencakup 28 juta orang yang telah meninggal, 63 juta orang yang pindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak.
Oposisi menuding pemilih Muslim dan kelompok minoritas lain terdampak secara tidak proporsional. Mereka menyebut perubahan itu sebagai ancaman terhadap hak pilih dan proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum serta BJP membantah tuduhan tersebut.
Komisi menyatakan pemilih yang keliru dihapus masih dapat mendaftar kembali. BJP, di sisi lain, menuduh oposisi berusaha merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi India. Perbedaan pandangan itu membuat perdebatan tentang pembaruan daftar pemilih bergerak dari ranah administrasi ke pertarungan politik yang lebih luas.
Kontroversi semakin kuat setelah surat kabar The Indian Express melaporkan adanya kekhawatiran internal dari dua deputi Kumar. Menurut laporan tersebut, keduanya mempertanyakan revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital yang digunakan. Komisi Pemilihan Umum membantah berpihak kepada partai mana pun.
Pawai ke Mahkamah Agung tak mendapat jadwal pertemuan
Partai Kongres, oposisi utama India, berencana menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung Surya Kant. Mereka menuntut penghentian apa yang mereka sebut sebagai “pencurian suara” sekaligus meminta Kumar mundur. Rencana tersebut menjadi bagian dari aksi bersama yang ditujukan untuk menekan otoritas terkait.
Pemimpin Kongres Rahul Gandhi mengatakan gerakan itu akan melibatkan berbagai kelompok. “Kaum muda, semua partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, semua orang yang percaya pada demokrasi dan mendukung Konstitusi India, akan berjalan bersama kami,” kata Gandhi, seperti dikutip Reuters.
Namun, Kant menolak permintaan pertemuan melalui surat elektronik. Menurut sumber dari Partai Kongres, Ketua Mahkamah Agung meminta Gandhi dan delegasinya menempuh jalur hukum. Persoalan tersebut, menurut penjelasan yang disampaikan, telah ditangani pengadilan dan perlu diselesaikan melalui proses peradilan.
Penolakan itu membuat rencana bertemu langsung dengan Ketua Mahkamah Agung tidak terlaksana. Meski demikian, Kongres tetap menyampaikan tuntutannya melalui rencana memorandum, sementara aksi pawai menghadapi pembatasan keamanan di ibu kota.
Penutupan metro dan pembatasan jalan di Delhi
Otoritas menutup enam stasiun metro dengan alasan keamanan. Polisi juga membatasi dan mengalihkan arus kendaraan di lebih dari 20 ruas jalan. Penutupan dan rekayasa lalu lintas tersebut diberlakukan di tengah upaya aparat mencegah massa bergerak menuju pusat kota dan menggelar pawai.
CJP menyatakan akan menemui kepolisian Delhi untuk meminta kepastian mengenai jadwal demonstrasi damai. Partai itu mengancam mengumumkan aksi baru jika tidak memperoleh jawaban dalam waktu 24 jam. Pernyataan tersebut menandakan bahwa mobilisasi protes masih mungkin berlanjut.
Di tengah pengerahan aparat dan penutupan fasilitas transportasi, tuntutan oposisi kini berada di dua jalur: tekanan melalui demonstrasi dan proses hukum di pengadilan. Persoalan daftar pemilih juga belum mereda, sementara klaim tentang dampak revisi terhadap kelompok minoritas tetap dibantah oleh penyelenggara pemilu dan BJP.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons kepolisian terhadap rencana aksi CJP dan jalur hukum yang diminta Mahkamah Agung. Bagi warga Delhi, penutupan stasiun dan pembatasan jalan menjadi dampak langsung dari sengketa politik yang berpusat pada keabsahan daftar pemilih.

